SEKILAS INFO
21-11-2018
  • 1 bulan yang lalu / SELAMAT MENGIKUTI UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2018/2019 DI PEKAN KE 8
18
Nov 2017
0
Analisis Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru SMP

Analisis Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru SMP (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat)

Oleh:

Dedy Achmad Kurniady

Suryadi

____________

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang bermutu untuk memenuhi hak warganya. Pendidikan menurut undang-undang adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang akan terwujud bila guru  melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.Selanjutnya, UU 20/2003 menetapkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (6) standar pembiayaan, dan (7) standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Isu tentang ketidakseimbangan ketersediaan guru di sekolah, baik sebagai guru kelas, maupun guru mata pelajaran terus berlarut, tanpa ada pemecahan yang konkrit mulai pada jenjang satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, hingga nasional. Dampak dari ketidakseimbangan distribusi guru ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan.

Terbitnya Peraturan Bersama 5 Menteri, mengenai Penataan dan Pemerataan guru sebagai PNS mendorong setiap pemerintah daerah untuk secara sungguh sungguh memperhatikan ketersediaan, penyebaran dan relevansi guru disetiap jenjang dan jenis pendidikan dengan konsekuensi (1) Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan. (2) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian formasi guru PNS. (3) Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan. (4) Menteri Dalam Negeri atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian kinerja kurang baik.

Ukuran kecukupan dan relevansi serta pemerataan merupakan standar pelayanan yang harus senantiasa diupayakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Disinyalir selama ini guru banyak tersebar di daerah ataupun sekolah-sekolah perkotaan sementara daerah pinggiran masih mengalami kekurangan guru.Jika dilihat secara rasio guru siswa dalam lingkup kabupaten maka dapat dilihat bahwa rasio guru siswa relative memadai.

Selain itu terbitnya Permendikas Nomor 32 Tahun 2013 mengenai Standar Pelayanan Minimum untuk Jenjang Pendidikan Dasar mengharuskan setiap daerah untuk memenuhi standar tersebut dilihat dari ketersediaan guru di setiap satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkannya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di daerah adalah dengan melakukan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga dapat diketahui potensi-potensi efisiensi belajar mengajar di sekolah terutama guru. Melalui Perencanaan, Penataan dan Pemerataan Guru (PNS) diharapkan : (1) Tersedia dana yang lebih besar untuk meningkatkan mutu pendidikan (2) Peluang bagi guru menjadi lebih besar untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan (3) Pencapaian kinerja dinas pendidikan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan dan (4) Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan.

Analisis distribusi guru dilakukan secara berjenjang menurut individu guru, satuan pendidikan/sekolah, kecamatan, dan kabupaten/kota. Walaupun untuk kepentingan penataan dan pemetaan guru analisis berikutnya dapat dilanjutkan pada tingkat provinsi.

Analisis kecukupan dan kebutuhan guru menurut jenjang unit analisis dapat disajikan dalam diagram berikut:

Alur analisis distribusi guru difokuskan pada dua kondisi nyata di lapangan yang disandarkan pada data di level satuan pendidikan, yaitu sekolah dengan kekurangan guru dan sekolah dengan kelebihan guru. Kedua kondisi tersebut menjadi fokus analisis yang akan digunakan sebagai dasar dalam penataan dan pemetaan guru.

Alur Analisis sekolah kekurangan Guru pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Analisis Kebutuhan, menjadi dasar analisis pada setiap tingkatan analisis. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), struktur Analisis kekurangan guru, dapat dimulai dimulai dengan menghitung kebutuhan guru mata pelajaran, yaitu melalui jumlah jam tatap muka dikali dengan jumlah rombongan belajar yang berlaku menurut standar nasional pendidikan. Secara teknis, jumlah kebutuhan guru mata pelajaran di bandingkan dengan jumlah ketersediaan guru dengan mempertimbangkan proyeksi pensiun dua sampai dengan 3 tahun. Hasil Analisis dilanjutkan dengan menakar data melalui perbandingan standar pendidikan, misalnya melalui standar jumlah siswa dalam satu sekolah sehingga dapat diketahui dan dihitung efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dilihat berdasar pada kebutuhan di lapangan. Selanjutnya analisis dapat dilanjutkan melalui analisis geografis,artinya perlu di perhatikan Jarak satu sekolah dengan sekolah yang lain, terutama sekolah-sekolah kecil yang berdekatan, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan penyatuan sekolah yang memiliki jumlah siswa di bawah Standar Pelayanan Minimal, setelah memperhitungkan proyeksi penduduk di daerah tersebut.( Permendiknas no 32 tahun 2013 : Standar Pelayanan Minimal ).

Struktur Analisis dalam kelebihan guru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dapat diawali dengan informasi kebutuhan guru mata pelajaran, melalui perbandingan jam tatap muka dengan jumlah rombongan belajar yang berlaku menurut standar nasional pendidikan dengan jumlah ketersediaan guru mata pelajaran dengan mempertimbangkan proyeksi pensiun dua sampai dengan 3 tahun.

Bila Informasi menunjukkan adanya kelebihan guru, maka analisis bisa dilanjutkan melalui perbandingan Antara kondisi ideal dengan Standar pendidkan, mislanya dengan melihat jumlah siswa dalam satu sekolah sehingga di temukan Kategori sekolah besar dan sekolah kecil (dibawah ½ Standar Pelayanan Minimal) untuk  diketahui dan dihitung efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dilihat berdasar pada kebutuhan di lapangan.

Kelebihan guru mengindikasikan bahwa terjadi kekurangan jam bagi guru-guru sehingga implikasinya adalah banyak guru yang tidak bisa mengajar dengan ketentuan minimal 24 jam. Kondisi ini memberikan potensi bagi daerah untuk memenuhi rasio siswa rombel sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum untuk memberikan tambahan jam dan potensi peningkatan kualitas belajar mengajar. Hal ini sangat relevan bila dikaitkan dengan Angka Partisipasi Kasar atau Angka Partisipasi Murni dalam memenuhi target Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan.

Selain dari struktur analisis di atas, analisis distribusi guru merupakan bagian dari analisis layanan pendidikan kabupaten/kota. Untuk itu variable-variabel yang dianalisis harus melibatkan:

  • Kecenderungan/tren setiap indikator pada tiga tahun terakhir.
  • Perbandingan antar antara ketersediaan dan kebutuhan guru berdasarkan indikator SNP, SPM, atau indikator lain yang relevan.
  • Perhatikan pada kelompok sasaran khusus, seperti sekolah dengan kekurangan guru, sekolah dengan kelebihan guru, mata pelajaran yang kelebihan guru, dan mata pelajaran yang kekurangan guru.

Keterkaitan antara satu kondisi (variabel) dengan kondisi lainnya. Ini dilakukan dengan cara tabulasi silang antar dua variabel atau dengan cara membuat diagram pencar (scatterplot).

Berdasarkan Instruksi Menteri No 2 tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan, system pendataan yang resmi di lakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan dasar adalah melalui SIstem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang di tetapkan sebagai satu-satunya sumber data yang akan di jadikan dasar pengambilan kebijakan. Berdasarkan pertimbangan di atas, data yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap kecukupan guru pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat menggunakan DAPODIK.

Data Kabupaten Bandung Barat

Tabel : Jumlah sekolah,rombel, ruang kelas, guru dan siswa berdasarkan jenjang dan status sekolah.

UNSUR JUMLAH

(SMP NEGERI)

JUMLAH

(SMP SWASTA)

SEKOLAH 73 72
ROMBEL 1.078 517
RUANG KELAS 1.047 509
GURU 2.121 1.280
SISWA 38.093 16.557

 

Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Data Pokok Pendidikan pada tahun pelajaran 2012/2013, memiliki 73 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 72 Sekolah Menengah Pertama Swasta. Sekolah-sekolah tersebut melayani 54.650   siswa SMP yang ditampung dalam 1595 rombongan belajar. Jumlah guru di Jenjang SMP negeri dan swasta sebanyak 3.401 orang.

Data dan informasi di atas, menjadi bahan mentah yang akan digunakan dalam analisis data untuk penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Bandung Barat.

Distribusi Guru Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

 

Grafik : Kebutuhan Guru Mata Pelajaran yang mengampu 2 jam Tatap Muka (KTSP).

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) pada tahun 2012/2013, Grafik Kebutuhan Guru Mata Pelajaran yang mengampu 2 jam Tatap Muka (KTSP), Bandung Barat secara agregat menunjukkan kelebihan guru PNS pada beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Keterampilan sebanyak 1 orang, Pendidikan Agama Islam sebanyak 5 orang, PKn sejumlah 13 orang. Kekurangan guru mata pelajaran ada pada mata pelajaran Penjaskes sebanyak 3 orang, mata pelajaran seni budaya sejumlah 13 orang dan TIK sejumlah 44 orang.

 Grafik : Kebutuhan Guru Mata Pelajaran yang mengampu 4 jam Tatap Muka (KTSP)

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada tahun 2012/2013, Grafik Kebutuhan Guru Mata Pelajaran yang mengampu 4 jam Tatap Muka (KTSP) menunjukkan bahwa hampir semua mata pelajaran kekurangan guru kecuali mata pelajaran IPA.

Kekurangan guru PNS tersebut tersebar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 3 orang, Bahasa Inggris 30 orang, Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 10 orang, dan Matematika sebanyak 21 orang. Kelebihan guru PNS hanya terdapat di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alama (IPA) sebanyak 16 orang.

Kekurangan ini, baik seacra langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kualitas belajar dan prestasi anak. Kekurangan guru yang cukup banyak pada tahun berjalan akan di tambah dengan kekurangan guru yang pension pada tahun-tahun selanjutnya terutama bagi guru-guru pengangkatan tahun 70-an seiring dengan pembangunan sekolah-sekolah INPRES.

Grafik : Proyeksi Ketersediaan Guru PNS 5 dan 10 tahun mendatang.

Ketersediaan guru pada jenjang pendidikan dasar sangat erat kaitannya dengan jumlah guru yang akan pensiun. Grafik Proyeksi Pensiun Guru PNS di Jenjang Sekolah Menengah Pertama, berdasarkan data usia pada data pokok pendidikan pada tahun 2012/2013, Bandung Barat memperlihatkan bahwa dalam 5 tahun kedepan, terdapat beberapa guru kelas PNS yang akan pensiun, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indoesia sebanyak 10 orang, Bahasa Inggris 4 orang, IPA sebanyak 8 orang, IPS 8 orang, dan Matematika sebanyak 10 orang. Sedangkan guru PNS yang akan pensiun di 10 tahun mendatang palin tinggi ada pada guru Bahasa Indonesia sebanyak 43 orang, disusul guru IPA 40 orang, dan guru Matematika sebanyak 33 orang, sedangkan mata pelajaran lain dalam rentang 10 sampai dengan 24 orang.

Kondisi data di atas, akan sangat berpengaruh pada ketersediaan guru di tahun-tahun berkutnya. Harus menjadi bahan pertimbangan bagi guru-guru mata pelajaran yang akan pensiun, misalnya kekurangan guru Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 10 orang akan dbertambah sebanyak 8 orang di 5 tahun berikutnya, begitupun dengan guru-guru dengan mata pelajaran lainnya.

Grafik : Proyeksi Anak Usia Sekolah 13-15 Tahun.

Berdasarkan Grafik Proyeksi Pertumbuhan Anak Usia Sekolah 13-15 tahun, yang bersumber dari BPS, berdasarkan data sensus pada tahun 2010, menunjukkan bahwa Bandung Barat bahwa setiap tahun jumlah anak usia sekolah 13-15 tahun bertambah terus sampai pada tahun ke 5, sehingga Kabupaten Bandung Barat perlu mengantisipasi kenaikan jumlah siswa yang akan berdampak pada kenaikan rombongan belajar, jumlah ruang kelas dan ketersediaan guru mata pelajaran, terutama guru-guru yang PNS setelah dikurangi dengan proyeksi pensiun.

Implikasi dari kenaikan proyeksi laju pertumbuhan anak usia sekolah ini adalah peningkatan jumlah rombongan belajar, dan kebutuhan guru untuk melayani siswa berdasar jumlah rombongan belajar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis/ keefektifan kebijakan,  Politik, Ekonomi dan finansial, Kerangka kebijakan pemerintah serta Administrasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat perlu memiliki prioritas kebijakan penataan dan pemerataan guru melalui program-program sebagai berikut:

  1. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Penataan Distribusi Guru PNS untuk Pemenuhan jam mengajar.
  2. Penataan dan Pemerataan Guru PNS sebagai kebutuhan dalam pendistribusian guru PNS yang proprosional.
  3. Optimalisasi Implementasi Perbup, melalui Pemenuhan jam mengajar, 24 Jam/minggu yang di lakukan di awal tahun pelajaran.
  4. Mendorong guru yang kekurangan jam mengajar untuk alih jenis, misalnya dari Guru Mapel serumpun menjadi Guru Mapel sesuai sertifikasi melalui PLPG, PPG dan Sarjana Kedua.
  5. Pelatihan Pembelajaran Kelas Rangkap untuk sekolah kategori D (Sekolah Kecil) dalam rangka pemenuhan guru.

 

REFERENSI

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Agama Nomor: 05/x/pb/2011,spb/03/m.pan-rb/10/2011,48 tahun 2011,158/pmk.01/2011,11 tahun 2011 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri SipilPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Permendikbud 62 tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.

Permendikas Nomor 32 Tahun 2013 mengenai Standar Pelayanan Minimum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengumuman Terbaru

Penghargaan Bhakti Karya Satya 20 Tahun

JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2018/2019

Pembukaan P2M BEM Departemen Adpend